Perjanjian Pinjam – Pakai Rumah Toko

December 4th, 2013 No comments

Pada hari ini [....] tanggal [.....] bulan [...] tahun [....] telah ditandatangani perjanjian pinjam pakai rumah toko antara*):
1. Nama : [.....................................]
Jabatan : [.....................................]
Alamat : [.....................................]
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT [.....................], selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : [.....................................]
Jabatan : [.....................................]
Alamat : [.....................................]
Dalam hal ini bertindak atas nama untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian pinjam pakai rumah toko dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

1. PIHAK PERTAMA bersedia meminjamkan kepada PIHAK KEDUA, sebuah rumah toko yang terletak di [.........................] untuk dijadikan rumah toko PIHAK KEDUA.
2. Dalam memakai rumah toko tersebut, PIHAK KEDUA dibebaskan untuk membayar sewa atas rumah toko tersebut.

PASAL 2

1. Ruang dan rumah toko sebagaimana disebut dalam PASAL 1 tersebut terdiri dari [.....] ruang untuk kantor seluas [........]m2, [...........] ruang ukuran [.......]m2 untuk gudang dan [.....] kamar mandi yang dilengkapi toilet.
2. Seluruh perabot dalam rumah toko tersebut di atas yang jumlahnya sebagaimana terlampir dapat dipakai oleh PIHAK KEDUA asal tidak mengurangi nilai dan jumlahnya.

PASAL 3

1. Selama memakai rumah toko tersebut beserta perabotannya, PIHAK KEDUA harus merawat rumah toko tersebut beserta isinya/perabotannya yang dipinjamkan itu dengan baik. Sebagaimana layaknya seorang tuan rumah yang jujur atas tanggungan biaya sendiri dan harus menggunakan rumah toko tersebut hanya sebagai rumah toko sebagaimana dalam isi perjanjian ini.
2. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk menggunakan rumah toko tersebut sebagai tempat tinggal baik bagi PIHAK KEDUA sendiri maupun bagi pekerja PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan meminjamkan atau mengalihkan rumah toko/perabotnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA dilarang memindahkan sebagian/seluruh rumah toko dan isinya ke ruang lain tanpa persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengubah konstruksi dari rumah toko tersebut termasuk tidak diperkenankan menambah dan atau mengurangi ruangan-ruangan yang ada di dalamnya.

PASAL 4

1. Daya listrik yang telah tersedia di rumah toko tidak diperkenankan untuk ditambah atau dikurangi oleh PIHAK KEDUA, tanpa persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.
2. Selama PIHAK KEDUA menggunakan rumah toko tersebut wajib membayar biaya telepon, listrik dan PAM serta biaya keamanan dan kebersihan. Segala tuntutan pihak ketiga yang berkaitan dengan kewajiban pada ayat 1 menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 5

Semua biaya perbaikan rumah toko yang rusak selama digunakan oleh PIHAK KEDUA menjadi tanggungan dan biaya PIHAK KEDUA sendiri kecuali apabila kerusakan-kerusakan bukan karena kelalaian PIHAK KEDUA.
PASAL 6
1. PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa rumah toko tersebut adalah benar-benar milik PIHAK PERTAMA dan tidak ada pihak lain yang ikut memiliki rumah toko tersebut.
2. PIHAK PERTAMA membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan hukum pihak lain yang dapat merugikan PIHAK KEDUA dan segala tuntutan pihak ketiga atas rumah toko tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PASAL 7

1. Perjanjian ini berlaku selama [.........] tahun terhitung sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani dan berakhir pada tanggal [ ....] bulan [.....] tahun [......].
2. Ketentuan pada ayat 1 di atas tidak mengurangi hak PIHAK PERTAMA tanpa melalui proses ke pengadilan untuk menghentikan perjanjian pinjam meminjam tersebut sewaktu-waktu, apabila PIHAK PERTAMA mempunyai alasan yang kuat sesuai dengan pertimbangan PIHAK PERTAMA, atau dengan alasan PIHAK PERTAMA menghendaki menggunakan rumah toko dan perabotnya itu untuk pihak lain, atau bilamana PIHAK KEDUA melanggar salah satu syarat perjanjian ini, tanpa uang ganti kerugian kepada PIHAK KEDUA. Dalam hal ini maka kedua belah pihak setuju untuk menyimpang dari ketentuan-ketentuan PASAL 1266 dan 1267 KUH Perdata

PASAL 8

Segala kewajiban baik dari pemerintah mau pun dari PIHAK PERTAMA yang berkaitan dengan akibat pinjam pakai rumah toko tersebut wajib dijalankan oleh PIHAK KEDUA termasuk membebaskan PIHAK PERTAMA dari teguran, tuntutan denda, dan lain-lain dari pihak ketiga. Semua pelanggaran dan konsekuensi tentang hal-hal tersebut ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 9

Pada saat pinjam pakai itu berakhir atau bila PIHAK PERTAMA mengambil kembali rumah toko tersebut beserta perabotnya maka PIHAK KEDUA tidak dapat melakukan penuntutan ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 10

Perjanjian pinjam pakai rumah toko ini dibuat rangkap 2 di atas kertas bermaterai cukup, masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa unsur paksaan dari pihak mana pun.
Dalam kaitannya dengan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat memilih domisili yang umum dan tetap di kantor panitera Pengadilan Negeri [.............].

PIHAK PERTAMA                                                        PIHAK KEDUA
{……………………………………]                    [......................................]
S

AKSI-SAKSI:
1. [.....................]
2. [.....................]

Categories: Uncategorized Tags:

Perjanjian Kerjasama Waralaba

December 4th, 2013 No comments

Yang bertanda tangan di bawah ini *):
1. Nama : [.....................................]
Jabatan : [.....................................]
Alamat : [.....................................]
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [.............], Franchior, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : [.....................................]
Jabatan : [.....................................]
Alamat : [.....................................]
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, Franchise, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak mengadakan hubungan kerja sama bisnis waralaba dengan persyaratan sebagai berikut.

PASAL 1

1. PIHAK PERTAMA memiliki merek dagang atau nama dagang (………………….) dan tempat-tempat beroperasi.
2. PIHAK PERTAMA memiliki sebuah format bisnis.
3. PIHAK PERTAMA memiliki banyak kontrak, resep rahasia, desain gambar, dan dokumen operasional.
4. PIHAK PERTAMA memiliki hak cipta dalam bentuk tertulis dan mendapat perlindungan hak cipta.

PASAL 2

PIHAK PERTAMA membuka bisnis yang membayar uang waralaba awal. Biaya ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA untuk semua jasa awal yang disediakan PIHAK PERTAMA atau uang masu anggota yaitu pendirian waralaba sebesar Rp [...................],- (…………………………………………….), termasuk peralatan pelatihan.

PASAL 3

PIHAK PERTAMA mempunyai tanggung jawab untuk memberi jasa pelatihan yang dibutuhkan PIHAK KEDUA
1. Pemantauan kinerja waralaba untuk membantu mempertahankan standar dan tingkat keuntungan.
2. Terus-menerus memperbaharui metode-metode dan inovasi baru.
3. Riset dan pengembangan pasar.
4. Promosi dan iklan.
5. Keuntungan dari daya beli yang besar.
6. Menyediakan bermacam-macam jasa manajemen khusus di kantor pusat.
PASAL 4
PIHAK KEDUA menentukan jangka waktu perjanjian [........] (………….) tahun.

PASAL 5

PIHAK PERTAMA akan membantu memberikan kepada PIHAK KEDUA untuk memungkinkan bisnis dipertahankan sebagai suatu aset yang perlu direalisir atau jika tidak diambil alih oleh ahli warisnya, apabila ahli waris tersebut memenuhi syarat sebagai franchise.

PASAL 6

Apabila terjadi kesalahpahaman, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melalui arbitrase setempat.

PASAL 7

Perjanjian kontrak kerja ini selama [.....] tahun, dimulai tanggal [...] bulan [......] tahun [........] dan berakhir tanggal [.......] bulan [............] tahun [...............].

PASAL 8

PIHAK KEDUA membuka outlet baru di tempat baru harus memberitahu PIHAK PERTAMA dan membayar biaya pendirian waralaba.

PASAL 9

Dalam surat perjanjian ini, jika terjadi kesalahan dari pihak PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA diberi kesempatan memperbaiki dirinya sehingga bisa terhindar dari pengakhiran kerja sama, asalkan tidak terus menerus melakukan pelanggaran, konsekuensinya dari pengakhiran itu biasanya akan melibatkan PIHAK KEDUA dalam mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa dia berhenti mengibarkan bendera PIHAK PERTAMA.

Dibuat di : [............................]

Pada : [............................]

PIHAK KEDUA                                                PIHAK PERTAMA
[............................]                                   [............................]

Categories: Uncategorized Tags:

Perjanjian Kerjasama Assembling

December 4th, 2013 No comments

Perjanjian ini dibuat pada hari ini, oleh dan antara*):
1. Nama : [.....................................]
Jabatan : [.....................................]
Alamat : [.....................................]
Dalam hal ini bertindak sebagai presiden direktur dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama perseroan terbatas; PT. [X] berkedudukan di [................].

2. Nama : [.....................................]
Jabatan : [.....................................]
Alamat : [.....................................]
Dalam hal ini bertindak sebagai direktur dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama perseroan terbatas PT [Y], berkedudukan di [............................].

Para pihak menerangkan:
1. Bahwa perseroan terbatas PT X selanjutnya akan disebut juga PIHAK PERTAMA, adalah agen tunggal /pemegang merek dari kendaraan bermotor merek: ‘‘…….’’.
2. Bahwa perseroan terbatas: PT Y tersebut, selanjutnya akan disebut juga PIHAK KEDUA, mempunyai suatu ‘‘assembling plan’’dan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah pernah dibuat perjanjian kerja assembling.
3. Bahwa kedua belah pihak telah bersetuju untuk membuat perjanjian kerja untuk asembling kendaraan completely knocked down (CKD) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

PASAL 1

PIHAK PERTAMA: menempatkan pekerjaan perakitan (assembling) kendaraan-kendaraan dalam keadaan CKD dan;
PIHAK KEDUA: melaksanakan perakitan (assembling) kendaraan-kendaraan tersebut di bawah ini:
1. Merek kendaraan : [ .......................]
Model : [.......... .............]
2
Jenis : [........................]
2. Banyaknya: [..........] unit, dalam jangka waktu [.........] bulan dengan ketentuan [.......] unit perbulannya sedikitnya.

PASAL 2

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan peti-peti, krat-krat, dan bungkusan-bungkusan kendaraan yang masih berbentuk CKD kepada PIHAK KEDUA di-assembling plan selambat-lambatnya [........] hari kerja sebelum kendaraan-kendaraan dimulai perakitannya.
2. Peti-peti, krat-krat, dan bungkusan-bungkusan yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA tersebut pada ayat 1 pasal ini akan diperiksa bersama-sama dan surat pembongkaran (unpacking statement) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak merupakan serah terima dari PIHAK PERTAMA dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
3 PIHAK PERTAMA bertanggung jawab sepenuhnya atas kekurangan dan/atau kehilangan /kerusakan onderdil tersebut yang terjadi sebelum diadakan serah terima sebagai mana tersebut pada ayat 2 pasal ini
4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas kekurangan dan/atau kehilangan/kerusakan onderdil tersebut yang terjadi sesudah diadakan serah terima sebagaimana tersebut pada ayat 2 pasal ini dan selama berada di ‘‘asembling plan’’ sampai diserahterimakan kembali dalam bentuk kendaraan dalam keadaan jadi kepada PIHAK PERTAMA {sesuai dengan kualitas dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan, atau dengan suatu persetujuan bersama yang dibuat).

PASAL 3

1. Biaya pembinaan ditentukan sebagai berikut:
Model: [...............] biaya perakitan [.................] dan rear body. [..............] per unit.
Biaya perakitan ini adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku, khususnya dari Menteri Perindustrian/Perdaganagan Republik Indonesia maka dengan demikian kedua belah pihak bersetuju bahwa di kemudian hari biaya perakitan tersebut dapat dirubah seseuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku dari yang berwajib dan berdasarkan musyawarah dari kedua belah pihak.
Dalam jumlah biaya perakitan tersebut di atas telah termasuk segala pajak-pajak yang berhubungan dengan perakitan ini.
2. Biaya perakitan dibayar setelah PIHAK KEDUA menyerahkan kendaraan tersebut dalam keadaan selesai sama sekali (completly built up) dan setelah diperiksa dan diterima oleh pemeriksa pihak pertama, dan pembayaran tersebut tiap-tiap bulan sebelum tanggal [............], kecuali apabila menyetujui cara pembayaran lain..
3. Ongkos pembongkaran peti-peti, krat-krat, bungkusan-bungkusan kendaraan belum termasuk dalam jumlah tersebut dalam sub a pasal ini di atas:
a. Jika alat-alat pembungkus dari kendaraan diambil kembali dari PIHAK PERTAMA, maka ditetapkan untuk biaya pembongkaran Rp. [..................] untuk tiap peti/tiap-tiap kendaraan.
b. Jika alat-alat pembungkus menjadi milik PIHAK KEDUA maka tidak dibebankan ongkos pembongkaran peti-peti, krat-krat dan bungkusan-bungkusan. Dalam hal ini PIHAK KEDUA wajib atas biaya PIHAK KEDUA sendiri membuatkan dudukan sementara untuk kendaraan-kendaraan yang bersangkutan sebagaimana diminta oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 4

1. PIHAK KEDUA menyerahkan kendaraan-kendaraan tersebut pada PASAL 1 dalam keadaan jadi /jalan (ready and in running condition) kepada PIHAK PERTAMA.
Penyerahan dilakukan di-asembling plan PIHAK KEDUA di [..............] jalan [...........................] sesuai dengan ketentuan-ketentuan tambahan yang telah ditetapkan/disetujui bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA wajib memuali dengan perakitan dalam waktu [.............] hari setelah diterimanya unit-unit CKD yang bersangkutan (yakni [........] unit dalam 1 lot) dari PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan perakitan-perakitan kendaraan tersebut dan menyerahkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam PASAL 7 di bawah ini, sedikit-dikitnya….kendaraan dalam keadaan completely bulit up sehari per 1 shift.
3. Dalam waktu 7 (tujuh hari sesudah pemberitahuan bahwa kendaraan selesai diassembling dan dapat diambil, PIHAK PERTAMA harus telah melaksanakan pengambilan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam PASAL 7 di bawah ini.
Ongkos-ongkos pengambilan ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA menyimpang dari ketentuan ini dapat diadakan dengan persetujuan tersendiri antara kedua belah pihak, antara lain mengenai:
a. kehilangan,
b. sewa tempat/gudang, dan
c. keamanan.

PASAL 5

1. PIHAK PERTAMA mengadakan semua tecnical information yang menyangkut assembilng kendaraan, misalnya asembling manual, drawing/photos, assembling buletin, unit list atau built of materials dan menyerahkannya kepada PIHAK KEDUA, sehingga segala pekerjaan perakitan dapat disesuaikan dengan norma-norma atau ketentuan-ketentuan pabrik yang bersangkutan, yang dalam hal ini diwakili oleh PIHAK PERTAMA.
2. Bahan-bahan cat, bahan-bahan lain yang diperlukan untuk pembinaan tersebut dan processing materials wajib disediakan dan dibeli atas tanggungan PIHAK KEDUA sendiri.
Mengenai kualitas dari bahan-bahan tersebut di atas PIHAK KEDUA wajib meminta persetujuan PIHAK PERTAMA.
3. Agar supaya PIHAK KEDUA dapat membuat rencana produksi (production schedule), PIHAK PERTAMA harus telah memberikan perkiraan waktu (bulan dan minggu) tentang kedatangan peti-peti kendaraan di tempat PIHAK KEDUA.

PASAL 6

1. Quality control ditentukan dengan menggunakan inspection report menurut norma-norma tiap-tiap pabrik/merk atau sesuai dengan yang dibuat/dietujui oleh kedua belah pihak.
2. PIHAK PERTAMA dapat menempatkan ahli tekniknya untuk melaksanakan quality control sepanjang proses assembilng hingga final inspection dan PIHAK KEDUA menerima penempatan tenaga tersebut untuk keperluan pemeriksaan quality tersebut untuk disesuaikan dengan ketentuan quality seperti tersebut dalam ayat 1 pasal ini

PASAL 7

1. Kendaraan yang sudah dirakit dan telah diperiksa dan disetujui oleh ahli teknik dari PIHAK PERTAMA dengan membubuhi tanda tangannya, dianggap selesai dan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
2. Sebagai bukti serah terima, tiap kendaraan dilengkapi dengan DO (delivery order) dan pernyataan penerimaan yang memuat antara lain inspection report seperti tersebut dalam pasal ini pada ayat 1.

PASAL 8

1. PIHAK KEDUA bersedia membayar klaim/denda kepada PIHAK PERTAMA apabila penyerahan kendaraan tidak sesuai dengan waktu-waktu yang tersebut dalam PASAL 4 dan 7 di atas, sebesar [...............] untuk tiap kendaraan yang belum diserahkan, kecuali jika kelambatan penyerahan ini terjadi karena:
a. Tidak tepatnya pengiriman peti-peti seperti tersebut dalam PASAL 2 ayat 1.
b. Tidak lengkapnya diterima peti-peti dari PIHAK PERTAMA.
c. Kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan dari isi peti yang diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA.
d. Kejadian-kejadian yang di luar kemampuan pengendalian/pencegahan PIHAK KEDUA (force majeure).
e. Tidak tepatnya pembayaran seperti tersebut dalam PASAL 3 ayat 2.
2. Dalam hal kelambatan penyerahan yang berulang ulang yang disebabkan oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri perjanjian ini dan perjanjian ini dianggap batal sejak tanggal diterimanya oleh PIHAK KEDUA pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA mengenai pembatalan tersebut dan kedua belah pihak dengan ini melepaskan (renuntieren) semua ketentuan-ketentuan yang termaksud dalam PASAL 1266 dan PASAL 1267 KUH Perdata.

PASAL 9

PIHAK PERTAMA bersedia membayar denda kepada PIHAK KEDUA:
a. Bila PIHAK PERTAMA tidak melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan dalam PASAL 3 ayat 2 di atas, seharusnya [....................] dari jumlah yang terhutang.
b. Bila PIHAK PERTAMA tidak menyelesaikan pembayaran tersebut dalam PASAL 3 ayat 2 di atas sampai untuk [.........] unit, maka PIHAK KEDUA berhak mengakhiri perjanjian ini.
c. Bila dalam waktu [...........] bulan, kendaraan-kendaraan yang telah dirakit tidak diambil maka PIHAK KEDUA diberi kuasa penuh oleh PIHAK PERTAMA, yang tidak dapat ditarik kembali untuk melakukan penjualan kendaraan-kendaraan dan menyerahkan hasil penjualan ini kepada PIHAK PERTAMA setelah dikurangi dengan jumlah uang yang menjadi hak PIHAK KEDUA serta ongkos/biaya denda tersebut pada ayat 1 pasal ini.

PASAL 10

Perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak dengan itikad baik dan kedua belah pihak tidak bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi di luar kekuasaan manusia, seperti huru-hara, pemogokan, kebakaran dan kejadian-kejadian force majeure lainnya seperti kelaziman menurut ketentuan-ketentuan hukum:
a. Segala macam perselisihan yang mungkin timbul antara kedua belah pihak mengenai perjanjian ini atau pelaksanaannya, akan diselesaikan secara musyawarah antar kedua belah pihak.
Jika mengenai suatu perselisihan tidak dapat dicapai penyelesaian atas dasar musyawarah, maka masing-masing pihak menunjuk seorang arbitrer, 2 orang arbitrer yang ditunjuk itu bersama-sama akan menunjuk seorang arbitrer ketiga sebagai arbitrer kedua. Jika kedua orang arbitrer tersebut terdahulu tidak berhasil atau tidak dapat menunjuk arbitrer ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah mereka yang terakhir ditunjuk, maka penunjukan arbitrer ketiga tersebut akan dilakukan oleh ketua pengadilan negeri [..........................].
Dalam hal salah satu pihak tidak berhasil menunjuk seorang arbitrer dalam waktu 14 (empat belas ) hari setelah dimintanya oleh pihak yang lain, maka arbitrer yang telah diangkat itu akan duduk sendiri sebagai badan arbitage.
Keputusan-keputusan yang diambil oleh badan arbitrase yang dibentuk menurut syarat-syarat di atas akan mengikat kedua belah pihak.
Ongkos peradilan arbitrase akan ditanggung oleh pihak yang dikalahkan.
b. Semua ketentuan-ketentuan tambahan atau perubahan-perubahan dalam perjanjian ini hanya dianggap sah, jika dibuat dengan tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
c. Atas perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak menyatakan sepenuhnya berlakunya hukum negara republik Indonesia.

PASAL 11

Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di kepaniteraan Pengadilan Negeri [ ......................].

Dibuat : [...............................]

Tanggal : [...............................]

PIHAK KEDUA                                           PIHAK PERTAMA
[..................................]                   [...................................]

Categories: Uncategorized Tags:

CONTOH SURAT PENCABUTAN PERKARA

November 8th, 2013 No comments

Hal : Pencabutan Perkara

Kepada Yth.
————-
No.————————
Pengadilan —————————–
di
———————–

Dengan Hormat

Untuk dan atas nama Penggugat perkenankanlah kami menyatakan mencabut gugatan perkara perdata di Pengadilan ————————- dibawah register No.——————-. dengan segala akibat hukumnya, atas nama klien kami yang bernama : ———, umur ——–tahun, pekerjaan ———–, bertempat kediaman —————-

Melawan Tergugat yang bernama : —————, umur ——- tahun, pekerjaan ——-, bertempat kediaman di ———

Demikian surat pencabutan ini kami sampaikan, karena antara klien kami sebagai Penggugat telah menyelesaikan perkaranya secara damai dengan Tergugat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kuasa Hukum Penggugat,

——————————

Categories: Uncategorized Tags:

SURAT PERNYATAAN

November 8th, 2013 No comments

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : [............................................................................................]
Tempat/tanggal lahir : [............................................................................................]
Jenis kelamin : [............................................................................................]
Pendidikan : [............................................................................................]
Alamat : [.............................................................................................
.............................................................................................]

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa;
1. Sampai saat ini saya tidak terikat kontrak / ikatan kerja baik dengan Pemerintah maupun Instansi Swasta.
2. Bersedia bertugas dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
3. Tidak diperkenankan mengambil cuti selama masa [....................................................]

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.

[nama kota] [tanggal, bulan, tahun]

Yang membuat pernyataan,

Meterai
Rp. 6.000,-

(……….nama jelas………….)

Categories: Uncategorized Tags:

Training Bisnis Pak Sulhadi

August 26th, 2013 No comments

Sebenarnya banyak sekali kemampuan-kemampuan dasar yang harus kita kuasai jika ingin sukses di dalam dunia bisnis. Tidak melulu harus belajar masalah penghitungan atau pemasaran. Seorang pengusaha yang ingin sukses juga harus belajar membuat surat yang memang sangat beraneka ragam jenisnya. Namun salah satu yang paling sering kita jumpai di dunia bisnis adalah surat dinas. Bukan berarti jika menggunakan kata dinas lalu surat tersebut ada hubungannya dengan pemerintah. Istilah ini sendiri juga sering dikaitkan dengan segala sesuatu yang berbau kelembagaan baik itu pemerintah maupun swasta. Dan jika swasta maka secara langsung juga bisa dikaitkan dengan dunia bisnis yang sebenarnya sangatlah umum dan luas.

Kemampuan Membuat Surat Dinas
Bisa dikatakan jika membuat surat, apapun itu bentuknya, memang susah-susah gampang karena kita harus bisa menyampaikan isinya dengan bahasa yang jelas serta mudah dipahami. Oleh karena itu kemampuan membuat elemen yang satu ini tidaklah boleh diremehkan. Banyak pengusaha yang biasanya akan menyerahkan tugas menulis seperti itu pada sekretaris. Namun bagaimana jika kita tidak punya sekretaris? Apa ya harus cari dulu? Karena itu sangatlah penting bagi kita untuk sekedar memiliki sedikit kemampuan menulis khususnya surat dinas jika memang akan ada kepentingan dinas yang harus segera dilakukan. Jika kita sudah mahir kan tidak perlu lagi tergantung pada orang lain.

Pelatihan Bisnis Pak Sulhadi
Bagi Anda yang masih bingung karena tidak tahu cara membuat surat yang baik dan benar khususnya untuk surat yang berkaitan dengan bisnis, sekarang ini ada seminar serta pelatihan atau training bisnis khusus yang diselenggarakan oleh Pak Sulhadi. Dengan mengikuti training bisnis seperti ini, Anda dapat belajar banyak keterampilan dan juga hal-hal penting yang berkaitan dengan dunia bisnis termasuk keterampilan membuat surat dinas yang kata orang memang cukup sulit untuk dibuat. Dengan keterampilan seperti itu, niscaya Anda bisa langsung membuatnya sendiri dengan lebih cepat ketika akan ada anak buah Anda yang tugas dinas dan memerlukan pengantar.

Dalam pelatihan bisnis yang diselenggarakan Pak Sulhadi, Anda tidak perlu takut rugi karena Anda akan mendapatkan informasi serta keterampilan-keterampilan yang pastinya akan sangat berguna bagi Anda, misalnya keterampilan menulis surat khususnya surat dinas. Mungkin usaha Anda sudah memiliki pembagian kerja yang jelas. Namun sebenarnya tidak ada salahnya jika seseorang itu memiliki kemampuan dan keterampilan yang lengkap apalagi saat terjun ke dunia usaha karena di dunia seperti ini diterapkan hukum “waktu adalah uang”. Jadi jika kita bisa mengerjakan urusan-urusan tersebut seorang diri, mengapa tidak? Toh nanti jika karyawan kita ada yang dikirim untuk tugas dinas maka kita sendiri yang akan kerepotan.

Categories: Uncategorized Tags:

Membuat Surat Dinas dengan Mudah

August 26th, 2013 No comments

Surat memiliki banyak sekali fungsi dalam masyarakat. Apalagi jika hal itu berhubungan dengan suatu instansi pemerintahan. Surat bisa dijadikan sebagai penyampai informasi dari satu pihak ke pihak lainnya. Karena fungsinya tersebut, maka membuat surat harus dilakukan dengan jelas dan seksama agar tidak terjadi salah paham dalam menafsirkan makna yang terkandung di dalamnya. Mencari contoh surat dinas sangat mudah. Ada banyak sekali contoh surat yang bisa kita pelajari di buku maupun internet. Dalam membuat surat dinas, Anda harus menggunakan jenis bahasa yang baku, termasuk dalam bentuk ejaan, bentuk kalimat dan sebagainya. Pemilihan kata harus disusun secara logis dan sopan.

Penggunaan Bahasa
Penggunaan bahasa baku sangat penting karena surat dinas bersifat resmi. Selain itu, pemilihan bahasa bisa menunjukan wibawa seseorang beserta dengan lambang status sosial yang dimiliki. Contoh surat dinas yang ada biasanya tersusun dengan bahasa yang efektif. Bahasa yang dipakai tidak berbelit-belit dan menimbulkan makna ganda bagi yang membacanya. Hal ini penting agar isi surat bisa dipahami oleh semua orang dan tepat sasaran. Bahasa efektif adalah bahasa yang jelas, menarik dan sederhana.

Surat dinas berbeda dengan surat pribadi maupun jenis surat lainnya. Terdapat bagian resmi yang harus ikut dicantumkan, seperti kepala surat, nomor, lampiran dan lainnya. Bagian-bagian ini juga memiliki fungsi sendiri. Kepala surat atau kop surat menunjukan identitas diri dari lembaga yang membuat surat tersebut. Contoh surat dinas pada bagian ini biasanya tersusun atas nama lembaga beserta logo maupun lambang yang diletakkan secara berdampingan. Kemudian di bawahnya terdapat alamat dari lembaga tersebut, beserta keterangan tambahan lain seperti alamat email, nomor telepon dan layanan lainnya.

Kesalahan Umum pada Surat Dinas
Ada beberapa kesalahan yang seringkali ditemukan pada berbagai contoh surat dinas yang ada. Misalnya penggunaan singkatan. Saat ini, masih banyak ditemukan penggunaan singkatan yang tidak perlu seperti Jl untuk jalan maupun Tlp untuk telepon. Lebih baik tulis tiap kata dengan utuh. Selain itu, ada juga penggunaan keterangan yang sebenarnya tidak perlu. Pada bagian alamat surat, hindari menggunakan No untuk menunjukan nomor pada alamat. Orang telah sepenuhnya paham bahwa angka yang tertera pada alamat adalah nomor bangunan sehingga tidak perlu ditulis kembali. Lalu hindari juga pemakaian titik dua ( : ) setelah kata telepon. Contohnya telepon: 591234. Sesungguhnya tanda titik dua tidak perlu dicantumkan kembali.

Nomor surat adalah hal yang penting pada contoh surat dinas. Nomor ini berfungsi untuk mempermudah lembaga kedinasan dalam menyimpan surat tersebut sebagai arsip. Terkadang sebuah lembaga perlu mencari kembali surat yang pernah dibuat. Dengan adanya nomor, maka proses pencarian surat menjadi lebih mudah dan cepat. Ini juga digunakan untuk menunjukan berapa banyak surat yang pernah dikeluarkan oleh sebuah lembaga.

Categories: Uncategorized Tags:

CONTOH SURAT DINAS

May 27th, 2013 No comments
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KUDUS

Kudus, 21 April 2011
Nomor           : 007/DIKPORA/KT/IV/2011
Lampiran      : -
Perihal           : Undangan

Yth. Sdr. Indra Permana
Jl. Cendrawasih No. 12
Perum Gading Mas
Jekulo

Dengan hormat,

Kami mengundang Saudara untuk menghadiri rapat yang akan diadakan pada:

Hari             : Selasa, 25 April 2011
Tempat       : Gedung pertemuan DIKPORA Kab. Kudus
Waktu          : 10.00 – 12.00 WIB
Acara           : Dengar pendapat dengan Dewan DPRD Kab. Kudus

Atas perhatian Saudara, akmi ucapkan terima kasih

Hormat kami,
Kepala DInas Dikpora Kab. Kudus

Drs. Adullah hasnawai

Categories: Uncategorized Tags:

CONTOH SURAT DINAS

May 27th, 2013 No comments

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SEMARANG

==========================================================================================================

 

Semarang, 14 April 2013
Nomor           : 05/DIKPORA/KT/IV/2013
Lampiran      : -
Perihal           : Undangan

Yth. Sdr.Sunarto
Jl. Pemuda No. 05
Perum Rajawali

 

Dengan hormat,

Kami mengundang Saudara untuk menghadiri rapat yang akan diadakan pada:

Hari             : Selasa, 25 April 2013
Tempat       : Gedung pertemuan DIKPORA Kab. Semarang
Waktu          : 10.00 – 12.00 WIB
Acara           : Dengar pendapat dengan Dewan DPRD Kab. Semarang

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,
Kepala DInas Dikpora Kab. Semarang

Drs. Murdiyono

Categories: Uncategorized Tags:

CONTOH SURAT DINAS

May 27th, 2013 No comments

==================================================

Nomor : 016/SMA Lmg/XII/2012 Lamongan, 27 April 2012
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Pemberitahuan

Kepada
Yth, Bapak/Ibu/Orang Tua/Wali Murid
Di Lamongan

Dengan Hormat,

Agar terwujudnya keinginan anak-anak kami semua yaitu lulus dengan nilai yang sempurna, kami telah membuat suatu langkah agar anak-anak Ibu dan Bapak semua dapat lulus dengan hasil yang maksimal.
Harapan kami Bapak dan Ibu berkenan memberikan motivasi demi kesuksesan program belajar kami yaitu sukses mencapai UN. Acara ini akan kami selenggarakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 17 Agustus 2012
Waktu : 08.00-12.00 WIB
Tempat : Aula  Pertemuan Lt.3 SMAN 2 Lamongan
Motivator : Bpk. Tukul Arwana

Tujuan dari acara ini adalah agar Bapak dan Ibu dapat memberikan motivasi dan dukungan semangat belajar kepada siswa. Dengan dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian, kami berharap anak murid dapat lebih efisien mempergunakan waktu yang singkat ini untuk rajin belajar.
Sekian pemberitahuan dari kami. Atas perhatianyya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Sekolah SMA Negri 2 Lamongan

Bpk. Dahlan Iskak

Categories: Uncategorized Tags: